Apakah Prabowo Dapat Berkuasa

Kita akhir-akhir ini disuguhi hal-hal yang berpotensi menggiring pendapat bahwa ada kecurangan dalam pemilu yang akan diadakan. Salah satunya adalah hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Hoax ini pada kenyataannya masih banyak dipercaya oleh akar rumput dari pendukung Prabowo-Sandi meskipun pada faktanya isu tersebut adalah bohong, fitnah dan hoax. Yang ditangkap terkait penyebaran isu tersebut adalah orang dari kubu Prabowo-Sandi, terkait itu inisiatif pribadi atau agenda bersama menurut saya semua punya asumsi yang berbeda-beda, tetapi pada kenyataannya, hal tersebut merugikan kubu Jokowi.

Sebelum hoax 7 kontainer kertas suara tercoblos untuk 01, sudah ramai juga kubu Prabowo mempermasalahkan kotak suara dari kardus. Sasaran tembaknya tentu saja KPU dan pemerintahan Jokowi. Hal ini menggiring opini masyarakat terkait potensi kecurangan yang bisa dilakukan karena kotak suara dari kardus mudah dibobol dan lain sebagainya. Meskipun pada kenyataannya, kotak suara dari kardus sudah dibahas bersama DPR perwakilan dari seluruh partai termasuk Gerindra, PKS PAN dan Demokrat. Hal ini tentu saja merugikan kubu Jokowi.

Yang terhangat ada lagi, beredar video fitnah yang mengatakan server KPU diseting untuk memenangkan Jokowi. Hal ini juga banyak dipercaya oleh akar rumput pendukung Prabowo-Sandi. Kejadian ini juga merugikan kubu Jokowi.

Selain fitnah dan hoax di atas, FUI juga pernah melakukan unjuk rasa di KPU. Dalam kesempatan tersebut, Amien Rais juga membuat pernyataan supaya ada audit IT KPU. Hal ini mau diakui atau tidak berpotensi menggiring opini publik, ada hal buruk atau potensi kecurangan dalam tubuh KPU. Kembali yang dirugikan adalah kubu Jokowi.

Kesan menggiring opini bahwa pemilu berpotensi ada kecurangan yang besar pun justru dilakukan juga oleh Prabowo dengan mengatakan mereka harus menang telak, sebab ada potensi suara mereka hilang belasan persen. Menurut saya, ini bukan ucapan yang bijak, dan bahkan membuat akar rumput mereka semakin berpikiran bahwa rezim Jokowi adalah rezim penjahat demokrasi seperti yang dilakukan oleh Seoharto, mertua dari Prabowo sang penguasa orde baru.

Berpotensi menebar kebodohan dan propaganda

Meskipun saat ini perkembangan terkait teknologi cukup pesat, namun perhitungan hasil pemilu tetap dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, tuduhan dan fitnah terkait server KPU diseting untuk pemenangan Jokowi sudah otomatis terbantah.

Perhitungan di TPS disaksikan oleh saksi dari seluruh peserta pemilu. Berita acara pun ditandatangani oleh para saksi peserta pemilu. Hasil dari TPS pun bisa cepat dilaporkan ke pengurus pusat dilengkapi dengan bukti foto atau video penghitungan suara untuk penghitungan intern yang bisa digunakan sebagai kontrol atau cek silang dengan hasil hitungan dengan KPU.

Semua serba manual, dari TPS hingga ke KPU membuat kontrol bisa dilakukan oleh siapapun itu. Gak perlu orang ahli IT dan gak perlu takut adanya setingan perhitungan.

Karena perkembangan teknologi yang pesat pula, kita mampu menjaga demokrasi supaya berjalan dengan baik terkait perhitungan suara karena kita semua bisa mengawasi proses demokrasi tersebut.

Seruan people power menjadi gak masuk akal dan berpotensi adu domba

Jika proses pemilu dapat terkontrol dengan baik, maka hasil pemilu sudah mencerminkan kehendak sebagian besar rakyat, sudah seharusnya tidak ada lagi seruan people power seperti yang diancamkan oleh Amien Rais jika mereka kalah. Mereka bisa ke MK terkait sengketa pemilu bukan justru memprovokasi untuk melakukan people power.

Dari kubu politik manapun, sudah seharusnya lebih mengutamakan keutuhan bangsa di atas keinginan berkuasa. Oleh sebab itu, setiap ucapan yang berpotensi provokasi seharusnya dihindari, karena hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal di akar rumput.

Jika kita bercermin dari masing-masing kubu politik memiliki akar rumput yang militan dan cinta mati terhadap tokohnya, maka provokasi dan propaganda yang memicu konflik bisa saja terjadi terkait pemilu dengan catatan para pendukung dan akar rumputnya bego akibat doktrin.

Tetapi tenang saja, saat ini teknologi makin canggih, orang Indonesia sudah banyak yang pinter, jadi akan mikir seribu kali kalau ingin membuat kisruh di negara sendiri, kecuali orang yang sudah terpapar radikalisme. Seumpama politik rusuh, rakyat juga yang rugi, karena saat ini Indonesia baik-baik saja, tingkat kepercayaan dunia pun oke, kalau kisruh politik terjadi, maka rakyat jelata yang tekena dampaknya, bukan Prabowo sang tuan tanah, ataupun Sandiaga Uno yang kaya raya. udah ah, itu aja..